Cara Mudah Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja

Cara Mudah Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja. Apakah anda ingin membuat Npwp ? atau anda masih belum bekerja tapi ingin buat npwp ? atau anda bingung apakah wajib pajak jika belum bekerja ? ya memang banyak sekali pertanyaan tentang npwp, tapi tahukah anda ? jika pembuatan npwp tidak sembarangan alias tidak semudah yang orang fikir tentang wajib kena pajak.


Banyak sekali mereka yang belum bekerja dan di tolak dalam pembuatan pajak. apakah ini relevan ? tentu kita tidak menjustifikasi langsung. karena kita bisa menelaah terlebih dahulu mengapa tidak bisa mengurus npwp ? apakah gara-gara tidak bekerja ? maka yang perlu anda lakukan adalah anda hanya perlu mengenali aturan pembuatan npwp. bagaimana aturannya ? berikut aturannya :

Aturan Pembuatan NPWP
Pada artikel syarat membuat NPWP, khusus untuk pegawai atau karyawan diwajibkan untuk melampirkan keterangan kerja. Keterangan kerja ini didapatkan dari tempat Anda bekerja, jadi Anda bisa memintanya di bagian kepegawaian atau HRD.

Idealnya, kartu NPWP hanya bisa diberikan untuk mereka yang sudah bekerja, untuk itulah kantor pajak mensyaratkan surat keterangan kerja.Banyak yang salah paham di sini, tentang aturan yang berlaku di kantor pajak, dengan apa yang terjadi di lingkungan kerja.

Banyak perusahaan yang mewajibkan calon pendaftar di perusahaannya sudah memiliki NPWP. Padahal kantor pajak memiliki aturan sendiri tentang boleh tidaknya seseorang memiliki NPWP.
Secara aturan perpajakan, NPWP diberikan kepada mereka yang sudah memiliki penghasilan


Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pernah kah Anda mendengar istilah ini? PTKP. Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perlu Anda tahu, dalam perhitungan pajak atas gaji Anda, tidak semuanya dikenakan tarif pajak. Ada sejumlah penghasilan Anda yang tidak diperhitungkan pajaknya, itulah PTKP.

Untuk saat ini PTKP dalam setahun, untuk pria/wanita lajang tanpa tanggungan adalah Rp 36.000.000 per tahun, atau Rp 3.000.000 per bulan. Yang artinya, jika penghasilan Anda di bawah Rp 3.000.000 per bulan, maka tidak ada pajak yang dipotong atas gaji Anda.

Bagi kantor pajak, jika penghasilan Anda masih dibawah PTKP maka Anda belum wajib memiliki NPWP. Jika orang yang bekerja dengan gaji di bawah Rp 3.000.000 per bulan saja tidak wajib memiliki NPWP, bagaimana untuk Anda yang tidak bekerja? (PTKP 2016 naik sebesar 50% selengkapnya baca PTKP 2016 Terbaru) 
Bagi yang memiliki penghasilan di atas PTKP WAJIB untuk memiliki NPWP



Belum Bekerja
Bagaimana solusinya? Dalam hal ini masing-masing kantor pajak memiliki kebijakan masing-masing. Saya pribadi tidak bisa memberikan jawaban pasti akan hal ini. Rekan saya di kantor pajak batam pernah mengatakan jika mereka menolak setiap pendaftaran NPWP untuk orang yang belum berpenghasilan.

Yang artinya, jika Anda sudah bekerja, berapapun gaji Anda (walaupun di bawah 3 juta) tetap boleh mendapat NPWP. Sementara jika Anda belum bekerja, maka akan ditolak. Dan bagusnya, kebijakan di kantor pajak batam ini diiring sosialisasi ke perusahaan-perusahaan di sana agar tidak mensyaratkan NPWP untuk melamar kerja.

Namun kembali lagi, masing-masing kantor pajak memiliki kebijakan sendiri. Saran saya bagi Anda yang mau melamar kerja dan butuh NPWP, jangan nekat langsung ke kantor pajak untuk daftar NPWP, karena Anda belum tahu kebijakan di kantor pajak tersebut, dan kemungkinan Anda akan pulang dengan tangan kosong.

Jika Anda belum bekerja, silahkan minta keterangan dari desa/kelurahan tentang status pekerjaan Anda saat ini. Jangan diisi belum bekerja. Isilah yang paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini. Misalkan untuk pekerjaan bisa diisi "freelance", wiraswasta, pegawai swasta, dll. Ok? Jadi seperti itu lah pejelasan saya untuk Cara Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja.

demikan Cara Mudah Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja jika bermanfaat silahkan anda share !

Syarat Menjadi Kuasa Berdasarkan PMK 229/PMK.03/2014

Pendahuluan
Sebagai wajib pajak yang sering berhubungan dengan kantor pajak, Anda tentu tidak asing dengan surat kuasa. Terhitung mulai tanggal 18 Desember 2014, ada aturan baru tentang siapa saja yang boleh menjadi kuasa, serta apa saja pengurusan perpajakan yang dapat dikuasakan. Untuk peraturannya bisa di download di sini:
PMK 229/PMK.03/2014
Lampiran PMK 229/PMK.03/2014



Peraturan Tentang Kuasa
Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

Hal yang Tidak Boleh Dikuasakan
Dalam aturan yang terbaru berdasarkan PMK 229/PMK.03/2014, maka untuk saat ini tidak semua hal pengurusan perpajakan dapat diwakilkan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada PMK 229/PMK.03/2014 pasal 2 ayat (1) maka yang TIDAK BISA DIKUASAKAN ADALAH
Kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan 
Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak

Siapa yang Boleh Menjadi Penerima Kuasa?
Konsultan Pajak
Adalah Konsultan Resmi yang terdaftar dalam situs pajak: www.pajak.go.id

Karyawan Wajib Pajak
Karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan.


Syarat Penerima Kuasa
Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;    
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;    
Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan 
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Karyawan Wajib Pajak
Karyawan Wajib Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki:
Sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak;
Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurangkurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau
Sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Demikian, jika bermanfaat silahkan anda share !

Syarat Lengkap NPWP Bagi Wajib Pajak

Syarat Lengkap NPWP Bagi Wajib Paja. Berbicara tentang NPWP tentu kita akan dihadapkan dengan banyaknya persayaratan dan prosedur yang sulit. namun tahukah anda ? jika saat ini prosedur pengurusan NPWP begitu mudah, anda bisa mengurusnya dengan waktu 1 hari cuti. 

Ya satu hari cuti, memang sudah bisa dilakukan untuk mengurus npwp. mudah bukan ? ya dengan persyatratan yang lengkap maka anda akan mudah untuk mengurusnya dan tentunya akan bisa cepat. 
nah agar anda lebih mudah lagi, kali ini kami akan berikan persyaratan untuk membuat NPWP, berikut syaratnya :

Syarat NPWP Pegawai atau Karyawan
Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha (bekerja sebagai karyawan/pegawai) berupa:
bagi Warga Negara Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk
bagi Warga Negara Asing: fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
fotokopi SK PNS atau Keterangan Kerja dari Tempat Anda Kerja
Isi Formulir Pendaftaran (sudah Tersedia di Kantor Pajak)
Untuk yang belum bekerja silahkan baca artikel ini Cara Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja

Syarat NPWP Wiraswasta

  1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan
  4. Isi Formulir Pernyataan usaha bermaterai 6000 (sudah Tersedia di Kantor Pajak, materai harap bawa dari rumah)
  5. Isi Formulir Pendaftaran (sudah Tersedia di Kantor Pajak
  6. Untuk pendaftaran NPWP wiraswasta tidak dapat diwakilkan, Anda harus datang sendiri ke kantor pajak untuk mendaftar. Info: Peraturan Terbaru Persyaratan Sebagai Kuasa berdasarkan PMK 229/PMK.03/2014


Syarat NPWP Wanita Kawin
Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:

  1. fotokopi Kartu NPWP suami;
  2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
  4. fotokopi SK PNS atau Keterangan Kerja dari Tempat Anda Kerja
  5. Isi Formulir Pendaftaran (sudah Tersedia di Kantor Pajak)

Untuk panduan pembuatan NPWP Wanita Kawin telah kami buat artikel tersendiri agar lebih jelas. Artikelnya bisa Anda baca di sini NPWP Istri yang Bekerja atau Ibu Rumah Tangga


Syarat NPWP Perusahaan Profit Oriented
Syarat NPWP Perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa : 

  1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Perusahaan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
  3. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.


Syarat NPWP Perusahaan non-Profit Oriented
Untuk Wajib Pajak Perusahaan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: 

  1. fotokopi e-KTP salah satu pengurus Perusahaan atau organisasi; dan 
  2. surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).



Syarat NPWP Perusahaan Joint Operation
Wajib Pajak Perusahaan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :

  1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
  4. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 


Syarat NPWP Untuk Wajib Pajak Bendaharawan
Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa: 

  1. fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 
  3. NPWP Orang Pribadi bendahara yang ditunjuk.
  4. Isi Formulir pendaftaran (jangan lupa bawa cap instansi)




Syarat NPWP Cabang dan Pengusaha Tertentu
Dokumen yang dilampirkan berupa

  1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
  2. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
  3. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; 

atau

  1. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
  2. Isi Formulir pendaftaran (jangan lupa bawa cap instansi) 
  3. Dalam hal pengurusan NPWP, ada beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang memberlakukan PERSYARATAN KHUSUS (misalkan: surat keterangan kerja untuk pegawai swasta atau SK PNS untuk pegawai negeri). Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda-beda di setiap tempat. Ada kantor pajak yang dapat langsung memberikan kartu NPWP pada hari itu juga, namun ada juga yang harus melalui pos.


Persyaratan yang tertulis dalam artikel ini adalah persyaratan umum dalam pembuatan NPWP. Adakalanya kantor pajak di wilayah Anda memberikan persyaratan tambahan dengan alasan penghindaran calo dan lain-lain. Untuk itu kami sarankan untuk melakukan konsultasi langsung ke kantor pajak di wilayah Anda.

Demikian Syarat Lengkap NPWP Bagi Wajib Pajak, silahkan share jika bermanfaat !

Cara Mengurus Ijazah Yang Rusak Atau Hilang Dengan Mudah

Cara Mengurus Ijazah Yang Rusak Atau Hilang Dengan Mudah - Ijazah anda Hilang entah kemana ? atau ijazah anda rusak. bagaimana cara mengurus ijazah yang ilang atau rusak ? Nah pada posisi ini anda akan sangat bingug dan kesulitan dalam mekakukan pengurusan ijazah anda yang hilang atau rusak. benar, ijazah yang rusak atau hilang bisa jadi sangat sulit di urus karena mamakan waktu yang lama dan pengurusannya terbilang sulit, tapi anda perlu tenang karena kali ini kita akan mengulas cara mudah ijazah yang hilang atau rusak agar  dapat di urus dengan mudah.


Sebagai suatu surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah tamat belajar atau telah lulus ujian sekolah dan ujian nasional. Ijazah juaga merupakan salah satu surat penting, sehingga harus disimpan secara baik-baik agar tidak hilang atau rusak. 12 tahun di bangku sekolah, mulai dari SD, SMP hingga SMA dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jangan sampai menjadi sia-sia karena Ijazah yang hilang atau rusak, jadi simpan baik-baik masing masing Ijazah dari setiap jenjang pendidikan.

Jika anda ingin kuliah, maka Ijazah SMA memiliki peran penting sebagai syarat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Bahkan untuk Warga Negara Indonesia yang lahir setelah tahun 1980 wajib menyertakan Ijazah sebagai salah satu syarat pembuatan paspor. Jadi jika tidak memiliki Ijazah maka tidak dapat membuat paspor. Karena itu memiliki Ijazah sangat penting.

Namun sering kali orang ceroboh, di mana Ijazah tidak disimpan baik-baik, bahkan ada juga yang ijazahnya telah lenyap, baik itu hilang atau rusak. Hal ini dikarenakan sebagian orang ada yang berpikir bahwa dia tidak akan membutuhkan Ijazahnya lagi. Padahal sewaktu-waktu Ijazah masih diperlukan, seperti: melamar pekerjaan, melanjutkan kuliah dan yang paling sering terlupakan adalah Ijazah merupakan salah satu syarat pembuatan paspor.

Bila Anda mengalami musibah Ijazah hilang, baik karena kecerobohan maupun karena bencana, seperti: kebakaran, banjir, dan sebagainya, maka sebaiknya segera mengurus kembali Ijazah tersebut. Berikut ini cara mengurus Ijazah yang hilang:

1. Cari Lagi 

Sebelum mengurus ijazah yang hilang tersebut, sebaiknya cobalah mencarinya lagi terlebih dahulu. Cek kembali dilemari rumah, cari perlahan-lahan sambil terus coba diingat-ingat baik-baik di mana ijazah terakhir kali disimpan. Jika memang hilang, sebaiknya coba pastikan di mana kehilangan ijazah tersebut.

2. Lapor ke Sekolah

Setelah benar-benar yakin bahwa Ijazah tersebut sudah hilang, maka segera mengurus kembali Ijazah yang hilang tersebut. Pertama segera lapor ke pihak Sekolah tempat Anda lulus, datang dan temui bagian Tata Usaha, untuk meminta dibuatkan surat keterangan bahwa Anda benar-benar merupakan lulusan sekolah tersebut. Berbeda dengan lulusan Paket C cukup langsung datang ke kantor Dinas Pendidikan (Diknas), di mana Ijazah tersebut diterbitkan atau didapatkan ketika mengikuti ujian kesetaraan paket C. Apabila masih memiliki FotokopiIjazah/STTB sebaiknya dibawa. Setelah menerima laporan kehilangan, pihak sekolah akan memberikan surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar pernah belajar di sekolah tersebut.

3. Buat Surat Kehilangan di Kantor Polisi

Selanjutnya bawalah surat keterangan dari pihak Sekolah tersebut ke Kantor Polisi daerah tempat Anda bersekolah. Jika domisili Anda sekarang dengan alamat sekolah sudah berbeda Provinsi, sebaiknya mengurus surat kehilangannya di Kantor Polisi daerah Provinsi Sekolah. Pada waktu melapor, sebaiknya ceritakan semua kronologi kehilangan Ijazah tersebut dengan jujur, jangan dibuat-buat. Prosesnya hanya beberapa menit saja.

4. Pergi ke Dinas Pendidikan (Diknas)

Setelah memperoleh surat keterangan dari Sekolah dan surat kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya langsung menuju ke Kantor Diknas setempat, di kota di mana Anda lulus. Serahkan surat keterangan dari Sekolah dan surat kehilangan dari Kepolisian tersebut kepada petugas di kantor Diknas bidang PFNI, minta untuk dibuatkan surat keterangan sah pengganti Ijazah asli yang sudah hilang.

Berbeda dengan mengurus Ijazah paket C yang hilang, di kantor Diknas diwajibkan mencari saksi sesama siswa yang bersama Anda mengikuti ujian kesetaraan paket C, bisa teman yang satu ruangan atau berbeda ruangan saat ujian, yang terpenting mengenalnya dan mengetahui alamat rumahnya. Yang dibutuhkan dari saksi tersebut adalah FotokopiKTP dan tanda tangannya untuk memastikan bahwa Anda pernah mengikuti ujian kesetaraan paket C bersama dengan saksi tersebut. Jika lupa atau tidak tahu siapa saja dan di mana rumah saksi-saksi tersebut, mintalah keringanan kepada petugas Diknas untuk mencarikan berkas Ijazahnya yang terbitkan kantor Diknas tersebut.

Sebelum ke kantor Diknas siapkan dulu 3 lembar pas foto 3X4 berwarna atau hitam putih tergantung permintaan atau persyaratan dari Diknas yang mengurusnya dan 3 lembar materai Rp 6000 untuk ditempelkan di surat keterangan Ijazah pengganti yang hilang. Setelah surat keterangan pengganti Ijazah dibuat, berarti Anda sudah mendapatkan surat pengganti Ijazah yang sah. Namun surat pengganti tersebut hanya seperti selembar kertas biasa saja, tidak seperti Ijazah yang asli. Seandainya sewaktu-waktu Ijazah asli ditemukan, maka Ijazah asli tersebut masih dapat digunakan.


Dokumen yang Harus Anda Siapkan

Proses pembuatan surat keterangan pengganti Ijazah memerlukan waktu sekitar 2-3 hari. Yang membuat lama adalah dibutuhkan tanda tangan dari pihak yang berwenang, yaitu Kepala Sekolah dan Kepala Diknas. Jika semua pihak yang bersangkutan tersebut berada di tempat, maka prosesnya bisa lebih cepat lagi, bahkan mungkin selesai dalam waktu sehari.

Adapun syarat-syarat pengurusan ijazah hilang yang harus dibawa antara lain:

  • Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, tidak masalah jika sudah ada pergantian Kepala Sekolah
  • Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
  • KTP asli dan fotocopynya, jika sudah memiliki
  • Fotocopy Ijazah atau STTB, jika masih ada
  • Fotocopy Buku Induk Sekolah, Fotokopihanya pada halaman yang ada identitas siswa yang bersangkutan tersebut
  • Foto Berwarna atau Hitam Putih 3 lembar sesuai persyaratan masing-masing Diknas, untuk ditempel di Ijazah pengganti
  • Surat Pernyataan dari Siswa yang kehilangan
  • Materai Rp 6.000 sebanyak 3 lembar

Cara Mengurus Ijazah Yang Rusak Atau Hilang Dengan Mudah


Cara Mengurus Surat Pengganti Ijazah

Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan ujian nasional. Pengesahan adalah suatu proses pemberian tanda tangan dan/atau stempel pada FotokopiIjazah/STTB/surat keterangan pengganti Ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.

Persyaratan yang harus dibawa untuk pengesahan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang hilang/rusak/ralat:

1. Ijazah yang akan diralat

2. Dokumen pendukung/data yang sah, antara lain:

  • Fotocopy ijazah/STTB yang hilang, jika ada
  • Buku Induk Siswa yang ada di sekolah, jika ada
  • Jika semua tidak ada sebaiknya konsultasikan secara langsung dengan Diknas


3. Apabila Ijazah hilang/terbakar, urus juga surat keterangan dari Kepolisian

4. Photo hitam putih/berwarna pakaian putih, ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar, sesuai permintaan masing-masing Diknas

5. Materai Rp6.000 sebanyak 3 buah

Masalah yang biasa terjadi di lapangan antara lain:

  1. Ijazah rusak karena termakan rayap
  2. Ijazah rusak karena adanya manipulasi data, seperti: penebalan kata, foto sudah tidak dapat dikenali, foto diganti, dan sebagainya

Cara Mengurus Ijazah Yang Rusak Atau Hilang Dengan Mudah



Wewenang Diknas

Wewenang dari Diknas adalah memberikan pengesahan FotokopiIjazah/STTB/surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang bernilai sama dengan Ijazah atau STTB, apabila:

  1. Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB sudah tidak beroperasi lagi/ditutup
  2. Ijazah/STTB yang asli hilang/musnah


Untuk lebih jelasnya mengenai wewenang dari Diknas yang menangani Ijazah tersebut, berikut ini pelayanan yang berkaitan dengan Ijazah yang diberikan kepada masyarakat, antara lain:

1. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB untuk SD, SMP, SMA/SMK bagi:

Sekolah yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi
Sekolah di mana pejabat yang berwenang untuk legalisir sedang tidak berada di tempat, maka dapat dilayani dengan membawa surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan
2. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah yang bernilai sama dengan Ijazah/STTB, untuk Program Paket A,B,C

3. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah yang bernilai sama dengan Ijazah/STTB, untuk Ijazah yang hilang atau rusak

Jaga Dengan Baik Ijazah yang Anda Miliki

Pada dasarnya prosesnya tidaklah susah dan bahkan cepat. Meskipun bernilai sama dengan Ijazah asli, namun tampilannya tetap tidak sebaik Ijazah asli. Jadi simpanlah baik-baik Ijazah asli Anda, jangan sampai hilang, itu adalah bukti asli usaha menjalani proses belajar.

Demikian Cara Mengurus Ijazah Yang Rusak Atau Hilang Dengan Mudah silakan di sahre jika bermanfaat

Persyaratan Cara Mengurus Surat Pindah Tempat (Domisili)

Apa saja Persyaratan Cara Mengurus Surat Pindah Tempat ? Cara mengurus surat pindah tempat atau bisa di bilang cara mengurus surat pindah, ternyata sangat mudah dilakukan. bagaimana caranya ? bagi anda yang ingin dan kan melakukan pindah tempat, terutama bagi anda pengantin baru yang baru memiliki keluarga baru, tentu akan sedikit pusing jika dihadapkan bagimana cara melakukan pindah tempat di alamat si istri ataupun sebaliknya ? memang benar di indoesia ini sangat mudah melakukan pindah tempat. taukah bagaimana cara melakukannya ?


Meski ada sebagian yang memilih tinggal di wilayah pihak wanita, namun kebanyakan akan pindah ke wilayah tempat tinggal suami. Oleh karena hal tersebut, anda akan diminta untuk melalui berbagai proses yang nantinya akan mendapatkan Surat Pindah Domisili. Surat ini menjadi salah satu persyaratan agar anda diakui sebagai warga di wilayah baru yang nantinya akan anda tempati.

Seringkali karena anda dimutasi dari tempat kerja yang lama, tentunya anda juga harus berpindah domisili. Memiliki surat pindah domisili menjadi sebuah keharusan demi melengkapi berbagai administrasi yang diperlukan untuk pindah. apa semudah itu ?

Ya, memang Pindah tempat sangat mudah asal anda tahu persyaratan cara mengurs surat pindah tempat dengan benar, terutama berkas yang harus anda lengkapi dan bagaimana prosedur yang paling mudah anda lakukan ?  namun sebelum anda mengetahui apa saja persyartannya, alangkah baiknya agar anda tidak keliru and abisa melihat pembagian dan klarifikasi jenis-jenis perpindahan tempat, berikut klarifikasinya :



Pindah domisili ini terbagi dalam beberapa klasifikasi, yakni :

1. Pindah Dalam Satu Kelurahan/Desa
Apabila anda akan berpindah masih dalam satu kelurahan, maka surat pindah dikeluarkan serta ditandatangani oleh aparat Kepala Desa/lurah.

2. Pindah Antar Desa/Kelurahan Dalam Satu Wilayah Kecamatan
Sama halnya dengan pindah dalam satu wilayah desa, surat pindah antar desa juga dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Pindah Antar Kecamatan Dalam Satu Wilayah Kabupaten
Surat pindah akan ditandatangani dan dikeluarkan oleh camat.

3. Pindah Antar Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi
Jika pindah antar kota/kabupaten surat pindah dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Instansi Kependudukan juga pencatatan sipil kabupaten setempat.

4, Pindah Antar Provinsi
Dan apabila pindah antar provinsi, akan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Instansi Kependudukan serta Pencatatan sipil kabupaten.

Untuk memegang surat pindah domisili, ada beberapa proses serta dokumen yang diperlukan, seperti :

  1. Surat Pengantar dari RT / RW
  2. KK (Kartu Keluarga) yang Asli
  3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli
  4. Pas Foto 5 lembar dengan ukuran 3 x 4
Meski persyaratan dokumen yang dibutuhkan sama, namun dari setiap klasifikasi pindah mempunyai sedikit perbedaan dalam tata caranya. Berikut adalah tata cara dari salah satu klasifikasi yakni pindah dalam satu wilayah desa :


  1. Menyiapkan surat pengantar yang dibuat oleh RT/RW
  2. Surat pengantar dibawa ke pihak kelurahan disertai berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian Kepala Desa membuatkan serta menandatangani surat pindah.
  3. KTP yang asli milik pemohon orang yang akan pindah) akan dicatut kelurahan/desa
  4. Menuju ke kecamatan untuk membuat KK baru dengan mencoret pihak pemohon/yang akan pindah. Sebagai dasar pembuatan KK baru, nama dari yang akan pindah dicoret pada KK yang sebelumnya.
Surat Pindah dibuat sebanyak 5 rangkap, yakni :

  • Lembar 1 diperuntukkan bagi pemohon
  • Lembar 2 diperuntukkan bagi RW yang akan dituju (lokasi dimana akan pindah)
  • Lembar 3 diperuntukkan bagi Desa yang akan dituju
  • Lembar 4 diperuntukkan bagi pihak Kecamatan
  • Lembar 5 diperuntukkan bagi Desa sebagai arsip.
Dan di bawah ini adalah contoh surat Pindah domisili antar desa dalam satu kecamatan.

PEMERINTAH DESA PURWOJATI RT. 003 RW. 006KECAMATAN PURWOJATI – KABUPATEN BANYUMASKode Pos : 53175
SURAT KETERANGAN PINDAH
Nomor : 08/RT.003-RW.006/DK/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua RT. 003 RW. 006 Desa Purwojati di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, dengan ini menerangkan bahwa :
1. Nama Lengkap                 : Katino Aji Pangestu
2. Tempat dan Tanggal lahir : Banyumas, 23 April 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta
8. Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)
9. Alamat asal : Dusun Bantarmangu RT. 003 RW 006

Desa Purwojati Kec. Purwojati Kab. Banyumas
10. Pindah Ke : Dusun Karang Duren RT. 004/RW. 005

Desa Purwojati Kec. Purwojati Kab. Banyumas
11. Alasan Pindah : Mengikuti Istri
12. Pengikut Sejumlah : 1 (satu)
No. N a m a Umur Tahun Jenis Kelamin (L/P) Status Dalam Keluarga Pekerjaan
1.



2.





Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Purwojati, 3 Agustus 2016
Mengetahui,
Ketua RW. 006 Bantarmangu Ketua RT.006

Bambang Sujiwo Tejo Bejo Sukirman


Contoh Surat Pindah Domisili Yang Kedua


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN PURWOJATIDESA PURWOJATIAlamat : Jl. Impres Purwojati No. 17
Kode Pos 53175
SURAT KETERANGAN PINDAH
Nomor: 507/012/5/IV/2016
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Purwojati Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, menerangkah bahwa:
1. Nama Lengkap            : Rafia Kumala Dewi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 08 Februari 1997
3. Jenis Kelamin              : Perempuan
4. Pekerjaan                     : Pelajar
5. Agama                         : Islam
6. Kewarganegaraan        : Indonesia
7. Alamat Asal                 : RT. 003 RW. 006 Dusun Bantarmangu Desa Purwojati

Kec. Purwojati Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah
8. Alamat Tujuan : Desa. Sindangpanon Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
9. Alasan Pindah : Menuntut Ilmu


No. Nama NIS
1. Rafia Kumala Dewi 7564213
2. Keterangan lain-lain           :
1.      Selama menjadi warga Desa Purwojati memiliki sopan santun serta beradat istiadat yang baik
2.      Selama berada di Desa Purwojati mempunyai karakter baik serta bermasyarakat
3.      Diharapkan untuk melapor kepada pemerintah setempat jika sudah sampai di daerah tujuan.
Demikian surat keterangan pindah domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwojati, 3 Agustus 2016
Mengetahui:
Camat Ayah Kepala Desa Purwojati
MARTA HANDOKO SUJIWO, S.STP., M.Si TARNONIP. 18765455 100232 1 002
Mengetahui:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Banyumas

Ratimin Setjowikarto, S.Sos. M.Hum
NIP. 18720811 198102 2 002

Demikian untuk penjelasan tentang persyaratan pindah kependudukkan atau pindah alamat (domisili) jika masih ada peryanyaan seputar anda dapat berkomentar dibawah !

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Cepat dan Mudah

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Cepat dan Mudah. Anda seorang pelamar kerja ? anda seorang yang sedang mencari kerja ? atau anda ingin tahu apa saja syara mencari kerja ? dalam proeses mencari kerja, hal pokok yang harus ada dan merupakan suyarat adalah SkCK. Apa itu SKCK ? bagi anda yang belum tahu tentu sangat penasaran dan bingung dengan yang namanya SkCK. kalau dari singkatannya SKCK memang Surt keterangan kelakuan baik. tapi apa yang dimaskus dengan SKCK ?



Sebenarnya, SKCK adalah surat keterangan catatan kepolisian atau yang lebih dikenal dengan surat keterangan kelakuan baik. surat ini merupakan surat yang dikelurkan oleh pihak kepolisian epoblik indonesi baik bisa melalui unit POLRES ataupun melalui POLSEK di lingkungan anda. surat ini memiliki isi pokok yakni catatan tentang seseorang yang terdpat dalam data kepolisisan.

SKCK diperlukan untuk berbagai macam urusan administrasi ataupun sebagai prasyarat untuk berbagai kebutuhan, misalnya sebagai syarat untuk mengikuti Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS), melamar pekerjaan, dan lain sebagainya. SKCK hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan bisa diperpanjang jika memang diperlukan.

Kadang kala ada anggapan bahwa mengurus atau mendapatkan SKCK itu sulit walaupun sebenarnya sama sekali tidak. Jika Anda memahami prosedur dan tata caranya, pembuatan SKCK ini bisa selesai dalam waktu singkat.

Melalui artikel ini, akan dibahas proses pengurusannya mulai dari cara mendapatkan surat pengantar dari kantor kelurahan hingga bagaimana proses pengurusannya di Polsek/Polres. Tentu saja seiring dengan perkembangan teknologi, juga akan diuraikan cara mengurus SKCK melalui fasilitas online.

Mungkin cara yang terakhir ini yang paling mudah untuk mendapatkan SKCK karena Anda tidak perlu mondar-mandir dan bisa dikerjakan dari rumah. Pahami juga segala syarat-syarat yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Berikut ini ulasan lengkapnya.

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Cepat dan Mudah. 

Tata Cara dan Persyaratan Pembuatan SKCK Baru di Polsek/Polres



Seperti umumnya mengurus administrasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota, proses pembuatan SKCK membutuhkan sejumlah hal yang perlu dipersiapkan berupa surat atau berkas. Walaupun demikian, ada kelengkapan yang tidak mesti dipenuhi. Apa saja surat atau berkas yang harus dipersiapkan dan bagaimana alur dari pengurusan SKCK? Berikut ini ulasannya.

1. Mempersiapkan Surat Pengantar

Untuk mendapatkan surat pengantar dari Kelurahan, terlebih dahulu silakan Anda berkunjung ke ketua RT setempat agar dibuatkan surat pengantar ke ketua RW. Dari RW Anda akan mendapatkan surat pengantar ke Kelurahan/Desa dengan keperluan tersebut.

Untuk pengurusan surat pengantar sampai ke tingkat Kelurahan atau Desa, biasanya ada biaya administrasi untuk kas kelompok masyarakat atau juga bisa tanpa biaya apa pun (tergantung kebijakan Desa setempat). Di Kelurahan atau Balai Desa, silakan menemui petugas untuk menyerahkan surat dari Kepala Dusun/Ketua RW kepadanya. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi formulir yang dibutuhkan.

Perlu diperhatikan, mempersiapkan surat pengantar dari Kelurahan tidaklah menjadi syarat mutlak. Di beberapa wilayah/daerah di Indonesia, Polsek atau Polres telah meniadakan syarat membawa surat pengantar Kelurahan. Hal ini dilakukan demi kemudahan dan kenyamanan masyarakat yang tidak ingin waktunya habis hanya untuk mengurus SKCK.

Seperti di Polrestabes Surabaya yang dilansir JawaPos.com, syarat surat pengantar Kelurahan ditiadakan demi kelancaran masyarakat dalam melamar kerja, baik sebagai Pegawai Negeri/PNS maupun pegawai swasta.

2. Persyaratan yang Diperlukan untuk Proses Pengurusan SKCK

Setelah Anda mendapatkan surat pengantar dari Kelurahan dan rekomendasi ke Kantor Kecamatan, sebelum mengurus SKCK ke Polsek atau Polres, silakan lengkapi persyaratan ini.

Bagi yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI):


  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).
  2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
  3. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Ijazah Terakhir.
  4. Pas foto 4x6 berlatar/background merah sebanyak 6 lembar.

Bagi yang terdaftar sebagai Warga Negara Asing (WNA):


  1. Fotokopi Paspor.
  2. Surat Sponsor dari Perusahaan (Asli).
  3. Fotokopi Surat Nikah.
  4. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap).
  5. Pas foto 4x6 berlatar/background kuning sebanyak 6 lembar.

3. Pengurusan SKCK di Polsek atau Polres

Setelah kelengkapan yang perlu dipersiapkan sudah terpenuhi, silakan Anda lanjutkan pengurusan SKCK di Polsek (tingkat Kecamatan) atau ke Polres (tingkat Kabupaten/Kota). Di sini ada poin penting yang harus Anda ketahui.

Untuk keperluan melamar pekerjaan, kelengkapan administrasi PNS/CPNS, dan pembuatan visa atau keperluan lain yang bersifat antarnegara, Anda tidak bisa membuat SKCK di tingkat Polsek. Apabila Anda ingin membuat SKCK untuk keperluan tersebut, silakan langsung datang ke Polres (tingkat Kabupaten/Kota).

Pastikan Anda datang ke Polsek atau Polres pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.30-15.00. Silakan Anda langsung menuju loket bagian SKCK untuk mendaftarkan/memasukkan berkas yang telah Anda siapkan. Nanti Anda akan diminta untuk mengisi formulir.

Penting juga untuk diketahui tentang sidik jari. Kalau mengurus SKCK di Polres, biasanya prosesnya bisa lebih cepat untuk mendapatkan sidik jari sebagai salah satu syarat dalam penerbitan SKCK. Ada pengalaman juga ketika mengurus penerbitan SKCK di Polsek, pihak Polsek akan memberikan surat rekomendasi untuk pembuatan rumus sidik jari di Polres.

Pihak Polsek akan meminta kelengkapan syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan di atas sebagai kelengkapan rekomendasi. Karena itu, agar memudahkan dan tidak bolak-balik ke memfotokopi atau mencetak foto, lebih baik persiapkan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan dalam jumlah banyak.

Untuk pengambilan sidik jari ini, biasanya ditemukan adanya pengenaan biaya sebesar Rp5.000 atau lebih (tergantung kebijakan Polsek atau Polres setempat) meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setelah proses sidik jari selesai, saatnya untuk mengumpulkan berkas-berkas yang telah Anda siapkan dan membayar uang penerbitan SKCK di loket. Tunggu antrean dan SKCK akan segera selesai.

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Cepat dan Mudah. 

Cara Membuat SKCK Online



Memang terdengar lebih mudah untuk membuat SKCK Online. Sebab hanya berbekal smartphone/gadget yang terhubung ke internet, Anda dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKCK.

Di bawah ini telah dirangkum beberapa Polres atau Polda yang sudah menyediakan fasilitas pembuatan SKCK secara online, di antaranya:

1. SKCK Online Polri

Untuk warga Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa melakukan pembuatan SKCK melalui website Polri skck.polri.go.id.

2. Polda Jawa Barat

Untuk warga Jawa Barat dapat dengan mudah membuat SKCK melalui website SKCK Online Kepolisian Daerah Jawa Barat. Silahkan kunjungi alamat ini skck.poldajabar.org.

Pada alamat tersebut Anda langsung bisa mengisi formulir Online SKCK yang meliputi data pribadi, data keluarga, pendidikan, perkara pidana, dan seterusnya.

3. Polda Bali

Tidak kalah canggih dalam memberikan pelayanan publik, Polda Bali memberikan fasilitas pengurusan SKCK online melalui alamat bali.polri.go.id.

Dengan 4 (empat) langkah mudah yang diberikan, jika pengisian formulir permohonan online dilakukan dengan benar, maka SKCK akan dirproses hanya dalam waktu 5 menit saja. Anda warga Bali? Langsung kunjungi alamat tersebut untuk keterangan lebih jelas.

4. Polda Jawa Tengah

Untuk masyarakat Jawa Tengah, silakan melakukan pembuatan SKCK dengan mengunjungi alamat berikut ini skck.jateng.polri.go.id.

5. Polda Jawa Timur

Untuk masyarakat Jawa Timur, silakan kunjungi alamat ini jatim.skck.online.

6. Polres Sidoarjo

Bagi yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, dapat membuat SKCK secara online di sidoarjo.skck.online.

7. Polres Malang

Untuk yang tinggal di Kota Malang, dapat mengurus SKCK Online di resmalangkotaskck.com.

8. Polres Pontianak

Yang tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dapat mengurus SKCK Online di skck.polrestapontianakkota.org.

9. Polres Barelang

Bagi Anda yang bertempat tinggal di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang (Barelang), bisa mendaftarkan diri di polrestabarelang.com.

10. Polres Banyuwangi

Untuk yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dapat mendaftarkan dirinya di polresbanyuwangi.com.

11. Polres Palembang

Untuk Anda yang kebetulan beralamat di Kota Palembang, bisa mendaftarkan diri Anda di restapalembang.org.

12. Polres Bogor

Bagi yang berdomisili di Kota Bogor, daftarkan diri Anda untuk mendapatkan SKCK di daftarskckbogor.com.

Selanjutnya, apa saja persyaratan yang diperlukan untuk membuat SKCK baru secara online? Hal yang perlu diketahui adalah kebijakan masing-masing instansi kepolisian seperti yang telah disebutkan di atas berbeda-beda. Akan tetapi secara umum, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dijelaskan pada poin di bawah ini.

Persyaratan Pembuatan SKCK Online


Pada dasarnya persyaratan yang diperlukan untuk membuat SKCK secara online adalah sama, perbedaannya hanyalah semua harus dalam bentuk file digital berupa hasil scan dokumen-dokumen seperti yang disyaratkan dalam pembuatan SKCK secara konvensional (manual).

Meskipun demikian, dokumen-dokumen dalam bentuk hardcopy (fotokopi) nantinya juga diperlukan untuk verifikasi dalam pengambilan SKCK di Polres atau Polda setempat. Berikut adalah berkas-berkas yang diperlukan:


  1. Scan KTP asli/tanda pengenal lainnya.
  2. Scan Kartu Keluarga asli.
  3. Scan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.
  4. Scan foto diri 4x6 dengan background merah (6 lembar/siapkan lebih untuk antisipasi).
  5. Scan paspor bagi warga Negara Indonesia yang akan keluar negeri dalam rangka kunjungan, sekolah, atau untuk keperluan penerbitan Visa.

Selain hal itu ada juga ketentuan pengambilan SKCK melalui registrasi online. Jika registrasi online dilakukan sebelum pukul 08.00 waktu setempat, SKCK dapat diambil di loket pelayanan sampai dengan pukul 14.00 pada hari yang sama dengan menunjukkan ID/Kode Registrasi serta dokumen-dokumen yang telah disyaratkan.

Satu hal lagi, untuk pendaftar melalui registrasi online akan diberikan waktu untuk pengambilan SKCK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari. Jika melebihi waktu yang ditentukan maka pemohon harus melakukan registrasi ulang karena input akan secara otomatis dihapus setelah melewati batas waktu tersebut.


Biaya Pembuatan SKCK Terkini

Bayar Iuran

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengubah sejumlah tarif/biaya yang dimasukkan ke kas Negara, termasuk biaya pembuatan SKCK.

Biaya SKCK di seluruh wilayah di Indonesia yang semula Rp10.000, sejak 6 Januari 2017 naik menjadi Rp30.000. Ini berarti bila mengurus SKCK di Polsek atau Polres tempat Anda berdomisili, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000.

Tidak Sulit Asalkan Anda Mempersiapkan Semua Persyaratannya

Nyatanya membuat SKCK itu mudah dan tidak serepot yang kita pikirkan. Yang terpenting adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan memahami alur yang tepat.

Bagi yang baru pertama kali membuat, ada baiknya, seperti yang sudah disebutkan di atas, lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dan fotokopi dalam jumlah banyak. Dengan persiapan yang matang, proses pembuatan SKCK pun bisa selesai dengan cepat dan tidak perlu berulang bolak-balik melakukan pengurusan,

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Cepat dan Mudah. 
Demikian Cara mengurus SKCK jika bermanfaat silahkan di share !

Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang dan Jumlah Biayanya

Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang dan Jumlah Biayanya. Sertifikat atau bentuk legalitas sangat di butuhkan di negara indonesia ini. karena memang legalitas adalah kepastian hukum yang di berikan kepada pemiliki legalitas baik ini sertifikat maupun dokumen yang wajib dimiliki, baik ini IMB sertifikat tanah SIUP atau SITU. 

Berbicara Tentang legalitas memang sangat di perlukan terutama untuk dokumen wajib seperti sertifikat tanah. sertifikat tanah ini sangat umum dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum tertentu. sehingga legalitas dapat di jamin oleh negara. 

Namun bagaiaimana jika sertifikat Tanah yang kita miliki ini Hilang ? apakah Kitaakan kehilangan tanah ? atau kita dapat mengurusnya ? jawabannnya tentu kita akan dapat mengurusnya tapi akan tetap mengeluarkan biaya yang harus di tanggung. nah bagaimana cara mengurus sertifikat tanah yang hilang ? berikut ini caranya :

Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang dan Jumlah Biayanya. 

Buat Surat Pengantar Dari Kelurahan Jika Sertifikat Tanah Hilang
Hal pertama yang Anda lakukan adalah membuat surat pengantar dari RT/RW untuk kelurahan. Dari sana nantinya pihak kelurahan akan membuat surat pengantar untuk pihak kepolisian perihal kehilangan sertifikat tanah.

Biaya : Gratis

Lapor ke Kantor Polisi Jika Sertifikat Tanah Hilang


Setelah surat pengantar jadi, Anda kemudian melapor ke pihak kepolisian tingkat polres untuk mendapatkan surat keterangan bahwa sertifikat tanah hilang. Surat kehilangan tersebut, merupakan salah satu dokumen wajib didapatkan karena akan menjadi dokumen yang akan dilampirkan saat laporan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).   

Biaya : Gratis

Melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Setelah surat laporan kehilangan selesai, Anda kemudian bisa langsung melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) diwilayah lokasi tanah berada  untuk membuat sertifikat yang baru. Sebelumnya pelapor harus membawa syarat kelengkapan seperti :


  • Fotokopi KTP
  • Fotokopi lunas PBB terakhir
  • Fotokopi sertifikat tanah yang hilang
  • Surat keterangan hilang dari kepolisian.


Setelah membawa syarat kelengkapan, kemudian pelapor akan dihubungi oleh pihak BPN untuk melakukan sumpah perihal kehilangan sertifikat tanah, bersama dengan beberapa pelapor. Sumpah tersebut akan dipimpin oleh rohaniawan di kantor BPN.    

Membuat Iklan Pengumuman di Media Cetak
Selanjutnya, BPN akan mengumumkan sumpah tersebut melalui media cetak, hal ini sengaja dilakukan guna mencegah adanya sanggahan dari pihak lain, yang mengklaim surat tanah yang dimaksudkan.    

Biaya : Rp 850 ribu    

Penerbitan Sertifikat Pengganti
Jika dalam satu bulan tidak ada pihak yang menyangga setelah pengumuman di media cetak, maka BPN akan menerbitkan sertifikat tanah pengganti kepada pelapor.

Biaya : Rp 350 ribu

Demikian Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang dan Jumlah Biayanya. Mudah bukan ! silahkan jika share jika bermanfaat.

Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah Girik

Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah Girik  ? Tentu anda pasti binggung apa itu Tanah Girik, Ya beberpa developer pemula tentu akan sangat bingung dalam melakukan pengurusan tanah girirk. karena selain kurang pengetahuan tentang tanah girik. kita dan para developer baru tentu juga akan sangat di rumitkan dengan alur pengurusannya. 

Pengetahuan tentang Tanah Girik juga sangat jarang di dapati teutama masyarakat perkotaan yang memang notabennya mereka sudah memiliki Sertifikat hak milik (SHM) atau bisa juga Sertifikat guna bangunan (SHGB) atau maupun Sertifikat hak pakai (SHP) inilah jenis sertifikat yang dipakai di wilayah perkotaan. beda dengan wilayah pedalaman atau daerah desa mereka masih mengenal sertifikat girik atau tanah dirik. apa sebenarnya tanah girik ini ? 

Tanah Girik merupakan jenis tanah milik adat yang belum didaftarkan konversi haknya ke negara melalui kantor pertanahan. Bukti girik bukan merupakan hak atas tanah tapi berupa bukti bahwa atas bidang tanah tersebut dikuasai dan dibayarkan pajaknya oleh si pemilik girik. Jika dianalogikan kondisi saat ini girik itu sama dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Seharusnya pada saat UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, seluruh tanah-tanah yang belum sertifikat, termasuk girik harus didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat menjadi salah satu jenis hak yang ada dalam UUPA, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan lain-lain. (jenis tanah lainnya yang belum bersertifikat adalah ketitir, petok D, rincik, ketitir, Verponding Indonesia, Eigendom Verponding, erfpacht, opstaal, vruchtgebruik.)

Tetapi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai proses konversi hak-hak tersebut maka sampai saat ini masih banyak tanah-tanah yang belum sertifikat. Terutama untuk tanah yang berlokasi di daerah terpencil yang nilai ekonomisnya juga tidak terlalu besar, sehingga masyarakat juga tidak terlalu membutuhkan sertifikat atas tanah mereka.

Untuk diketahui, proses sertifikasi tanah-tanah yang belum sertifikat itu berbeda-beda antara satu jenis tanah dengan yang lainnya. Selain proses mengurus sertifikat tanah yang berbeda untuk tiap jenis tanah yang belum bersertifikat tersebut, syarat pengurusanpun juga tidak sama.

Selain itu jenis sertifikat yang diperoleh untuk masing-masing jenis tanah yang belum bersertifikat tersebut juga berbeda. Untuk tanah yang berupa verponding, biasanya kepala kantor pertanahan memberikan jenis hak guna bangunan. Sedangkan untuk jenis tanah yang asalnya adalah tanah girik, langsung diberikan sertifikat hak milik.

Seperti terlihat di atas bahwa banyak sekali jenis tanah yang belum bersertifikat selain tanah girik, namun untuk tulisan ini kita akan bahas cara mengurus sertifikat dari tanah girik.
Untuk mengurus sertifikat dari tanah girik ada dua tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hak, yaitu tahapan pengurusan di kantor kelurahan atau kantor desa dan pengurusan di kantor pertanahan.

Pengurusan Girik di Kelurahan atau Kantor Desa Setempat untuk Tahap Awal
Inilah langkah pertama yang harus anda lakukan yaitu mengurus beberapa surat di kantor kelurahan atau kantor desa. Surat-surat ini merupakan syarat untuk langkah selanjutnya yaitu pengurusan di kantor pertanahan. Berikut surat-surat yang harus diurus:

1. Mengurus Surat Keterangan tidak Sengketa

Surat keterangan tidak sengketa ditandatangani oleh lurah atau kepala desa setempat. Dimana sebelum ditandatangainya surat keterangan tidak sengketa ini lurah atau kepala desa sudah melakukan penelitian terhadap lokasi tanah tersebut.

Lurah atau kepala desa bisa melihat catatan mengenai tanah tersebut di buku besar desa. Jika di tanah tersebut terdapat sengketa kepemilikan maka lurah tidak bisa mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa sampai sengketanya diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak yang bersengketa.

Dari kondisi di atas terlihat bahwa fungsi sebuah surat keterangan tidak sengketa adalah untuk mengetahui bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada sengketa. Pemohonlah yang merupakan pemilik yang sah atas tanah yang akan dimohonkan.

Keabsahan surat keterangan tidak sengketa tersebut karena adanya tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Biasanya saksi ini adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Karena RT dan RW umumnya diangkat dari masyarakat asli yang mengetahui sejarah penguasaan tanah tersebut. Jika di suatu daerah tidak ada RT dan RW seperti beberapa daerah di Sumatera Barat, saksi bisa dari tokoh adat setempat.

2. Mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah
Surat Keterangan Riwayat Tanah diurus bersamaan dengan surat keterangan tidak sengketa. Dimana surat ini berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah dari sejak awal mulai ada pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan saat ini. Dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut diceritakan proses peralihan baik berupa peralihan sebagian-sebagian atas keseluruhan, karena pada awalnya tanah girik biasanya sangat luas kemudian dijual atau dialihkan secara sebagian-sebagian.

Contoh kalimat yang ada dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah:

Pada tahun 1975 Girik C 45 Persil No. 100 luas 15.000 m2 dijual kepada Girik C 51 seluas 5.000 m2.
Pada tahun 1980 Girik C 45 Persil No. 100 luas 10.000 m2 dijual kepada Girik C 52 seluas 6.000 m2.
Dari kalimat di atas diketahui bahwa awalnya Girik C 45 seluas 15.000 m2 dan dijual dua kali masing-masing kepada Girik C 51 seluas 5.000 m2 pada tahun 1975 dan kepada C 52 seluas 6.000 m2 pada tahun 1980, sehingga Girik C 45 tersebut tersisa luas 4.000 m2. Jika tidak ada peralihan setelah tahun 1980 maka luas tanah yang bisa dimohonkan saat ini adalah seluas 4.000 m2.

3. Mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik
Dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini dicantumkan sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut. Di dalamnya juga tertera cara perolehan tanah tersebut, apakah dengan akta jual beli atau dengan cara lainnya.
Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Adapun kegunaan surat keterangan ini adalah untuk memastikan bahwa pemohon memang sudah menguasai bidang tanah tersebut secara sah sebelum memohonkan hak atas tanah tersebut.

Proses Pengurusan Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah Girik  di Kantor Pertanahan
kantor-bpn-pusat

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurus tanah girik menjadi sertifikat di kantor pertanahan:

1. Mengajukan Permohonan Berkas di Loket Penerimaan Kantor Pertanahan.

Pengajuan berkas permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:


  1. Asli girik atau fotokopi letter C
  2. Asli surat keterangan riwayat tanah
  3. Asli surat keterangan tidak sengketa
  4. Asli surat pernyataan penguasaan tanah secara sporadik
  5. Bukti-bukti peralihan (jika ada) tidak terputus sampai pemohon sekarang
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon
  7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan dan bukti pembayarannya
  8. Surat kuasa jika pengurusan dikuasakan
  9. Surat pernyataan sudah memasang tanda batas
  10. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang
2. Petugas dari Kantor Pertananahan Melakukan Pengukuran ke Lokasi

Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari loket penerimaan berkas di kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas ukur dengan disertai surat tugas pengukuran dari kepala kantor pertanahan.

Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya.

3. Penerbitan Surat Ukur

Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

4. Penelitian oleh Petugas Panitia A

Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan Lurah atau Kepala Desa setempat.

5. Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN

Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di Kantor Kelurahan dan BPN selama enampuluh hari, hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam prakteknya bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain.

Jika ada pihak yang keberatan tentang permohonan hak atas tanah ini maka permohonan hak harus ditunda terlebih dahulu sampai tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait permohonan tanah girik ini.

6. Terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak atas Tanah

Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi dilanjutkan dengan penerbitan SK Hak atas tanah, dengan demikian tanah girik sudah berubah haknya menjadi sertifikat. Hanya saja SK Hak yang diterima masih harus menjalani proses selanjutnya yaitu pensertifikatan di bagian Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Tapi sebelumnya harus dibayarkan dulu BPHTB.

7. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

BPHTB wajib dibayarkan karena sesuai dengan peraturan bahwa setiap perolehan hak atas tanah, termasuk perolehan hak pertama kali dikenakan BPHTB. Besarnya BPHTB diperhitungkan berdasarkan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur.

Selain itu, dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. Sebenarnya, untuk lebih mempercepat proses pensertifikatkan, BPHTB juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai yakni pada saat luas tanah yang dimohon sudah diketahui secara pasti. Sehingga begitu SK Hak selesai dapat didaftarkan langsung SK Hak tersebut di seksi PHI.

8. Pendaftaran SK Hak untuk Diterbitkan Sertifikat

Inilah langkah terakhir yang harus dilakukan dalam memohonkan tanah girik menjadi sertifikat hak milik (SHM) yaitu mendaftarkan SK Hak tersebut untuk dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikatnya.

9. Sertifikat Selesai dan Bisa Diambil di Loket Pengambilan

Setelah sertifikat selesai dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka pemohon dapat mengambil sertifikat tersebut di loket pengambilan sertifikat.


Lama Waktu Pengurusan Sertifikat dari Tanah Girik
Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan, banyak faktor yang menentukan. Tapi jika diambil rerata sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada kekurangan persyaratannya.

Besarnya Biaya Pengurusan Sertifikat dari tanah  Girik
Perlu anda ingat baik-baik, Biaya Pengurussan sangat relatif terjangkau, terutama tergantung pada lokasi dan luasnya tanah, makin luas lokasi dan makin strategis lokasinya biaya akan semakin tinggi.

Demikian Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah Girik  Silahkan anda share agar bermanfaat !

Cara Mengurus Sertifikat Tanah Tanpa Pungli

Bagamana Cara Mengurus Sertifikat Tanah Tanpa Pungli ? Setiap Orang tentu akan sangat senang jika tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, apalagi mengeluarkan uang umtuk hal yang tidak bermanfaat seperti pungli. karena pungli tidak menguntunkan kita tapi malah membuat budaya baru yang sangat tidak bisa kita tolerir.

Berbicara soal pungli, maka sangat bisa kita ketahui bahwa sudah merata terjadi di berbagai sektor di negeri ini. seperti halnya cara mengurus sertifikat tanah pun tidak terlepas dari pungli. pungli di dalam sektor pengurusan pertanahan sangat banyak terjadi dan sangat merugikan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kebijaksanaan dalam pembuatan sertifikat tanah.

Nah perlu anda ketahui ternyata Besar biaya resmi pembuatan sertifikat tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Biaya itu sebesar Rp 50 ribu saja untuk pendaftaran administrasi.
Nyatanya, hal berbeda terjadi di lapangan. Masih saja ada oknum di Badan Pertanahan Nasional yang mempermainkan harga. Mereka menarik pungli alias pungutan liar untuk pembuatan sertifikat tanah.

Kita sebagai masyarakat pembayar pajak berhak menerima pelayanan sesuai dengan aturan. Jika ada yang mencoba melakukan pungli, kita bisa melaporkannya.
Masalahnya, sebagian masyarakat seperti sengaja melanggengkan praktik pungli. Dengan dalih sibuk atau gak paham cara mengurus sertifikat tanah, mereka menggunakan jasa calo.

Cara Mengurus Sertifikat Tanah Tanpa Pungli 

Mengurus sertifikat tanah 
Yang mau pakai topeng kayak gambar di atas, silakan main pungli! (Oknum / Static)
Walhasil, biaya membuat sertifikat tanah membengkak hingga jutaan rupiah. Masyarakat yang ingin mengurus sendiri jadi kena imbasnya, karena oknum internal BPN tahu ada peluang dari praktik percaloan ini.

Mereka sengaja mengulur-ulur penerbitan sertifikat, dioper ke sana-sini, hingga akhirnya masyarakat yang mengurus sendiri jera dan memilih pakai calo biar sertifikat lebih gampang terbit. Padahal, bagi masyarakat tertentu, seperti petani, biaya pengurusan sertifikat tanah bahkan nol rupiah alias gratis!
Untungnya, pemerintah saat ini sepertinya mulai serius menangani masalah pungli. Telah dibentuk Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungli yang bertugas menangani praktik lancung seperti ini.

Kita mesti mendukung kebijakan ini dengan menghindari calo dan mengurus sertifikat tanah sendiri. Toh, kita bisa menghemat pengeluaran jika mengurus sendiri.
Mending duit buat calo ditabung atau ditanam sebagai investasi. Kasihan juga calo dan keluarganya, makan duit dari proses gak benar seperti itu.

Buat yang berdalih gak tahu cara mengurus sertifikat sesuai dengan aturan, silakan baca prosesnya di bawah ini:

1. Meminta surat keterangan riwayat tanah dan pengantar pengurusan sertifikat dari ketua RT-RW, lurah, dan camat.
2. Pendaftaran ke kantor BPN. Di sini, akan diminta pembayaran Rp 50 ribu dan diberi barcode atau PIN untuk pengecekan progres pengurusan.
3. Jika setelah 7 hari tak ada tanda bahwa administrasi telah selesai, kita bisa datang lagi ke BPN dan melacak progres lewat barcode atau PIN yang diberikan sebelumnya.
4. Setelah administrasi selesai, BPN akan meninjau lokasi dan mengukur tanah. Kemudian BPN menerbitkan gambar tanah beserta ukurannya untuk disahkan. Ada biaya untuk proses ini.
5. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan lokasi dan ukuran tanah.
6. Penilaian keabsahan tanah oleh BPN.
7. Pengumuman soal pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan dan kelurahan setempat, jika ada yang berkeberatan dan mengajukan sengketa.
8. Penerbitan sertifikat tanah jika tak ada keberatan.


Mengurus sertifikat tanah 

Meski tulisannya “sertipikat”, dokumen ini sah dan legal sebagai bukti sertifikasi tanah yang dimiliki (Sertifikat Tanah / Blogspot)
Seluruh proses ini memakan waktu hingga 6 bulan. Adapun biaya peninjauan dan pengukuran tanah serta BPHTB bisa dilihat dalam simulasi berikut ini.

Luas tanah 100 m2 di Bekasi.
Harga jual Rp 500 juta.

Biaya pengukuran:

(Luas tanah/harga jual x Harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran*) + Rp 100.000
(100/500 X Rp 60.000) + Rp 100.000 = Rp 112.000

Biaya peninjauan tanah:

(Luas tanah/harga jual x Harga satuan Biaya Khusus Panitia Penilai A*) + Rp 350.000
(100/500 x Rp 55.000) + Rp 350.000 = Rp 363.400

Biaya pendaftaran tanah: Rp 50.000

Jumlah: Rp 112.000 + Rp 363.400 + Rp 50.000 = Rp 525.400. Biaya ini dibayar langsung ke loket kantor pertanahan setempat.

BPHTB:

Nilai Perolehan Objek Pajak/harga jual (NPOP) – Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP*) x 5 %

Rp 500.000.000 – Rp 60.000.000 = Rp 440.000.000 × 1 % = Rp 4.400.000. Jumlah ini disetor langsung ke bank yang ditunjuk pemerintah.

Keterangan:

* nominalnya berbeda di tiap-tiap daerah

Hitungan di atas hanya bersifat simulasi. Besarannya bisa berbeda di lapangan, tergantung pada wilayah pengurusan tanah dan kebijakan pemerintah.

Demikian Cara Mengurus Sertifikat Tanah Tanpa Pungli  agar lebih bermanfaat silahkan anda share !